BPJS Kesehatan, sebagai lembaga penyelenggara jaminan kesehatan publik, lahir dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan misi utama menyelenggarakan program jaminan kesehatan secara nasional. Dengan dasar konsep asuransi sosial dan ekuitas, BPJS Kesehatan berperan penting dalam membenahi sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Operasional resmi dimulai pada 1 Januari 2014, menggantikan peran PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan dimulai sejak zaman kolonial Belanda, tetapi puncaknya terjadi pada tahun 2011 dengan berlakunya Undang-Undang BPJS yang menandai transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan. Dengan cakupan kepesertaan yang terus diperluas, BPJS Kesehatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia, menjadikannya sebagai pionir dalam revolusi sistem jaminan kesehatan di tanah air.
Sebagai perusahaan yang terus berkembang, BPJS Kesehatan juga telah mengimplementasikan berbagai program inovatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan rincian kepesertaan mencapai lebih dari 76 juta jiwa dan berbagai upaya perluasan cakupan, termasuk manfaat untuk penyakit berbiaya katastropik, BPJS Kesehatan terus memperkuat SDM, infrastruktur, dan sistem informasi manajemen. Melalui komitmen kuat terhadap implementasi UU SJSN dan UU BPJS, BPJS Kesehatan berhasil menjadi pengelola Program Jaminan Kesehatan Nasional yang mengemban tanggung jawab besar dalam menjamin akses kesehatan yang adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.
Komite Tata Kelola – Anggota Komite Non Dewan Pengawas (AKND)
Kualifikasi
- Pendidikan minimal S1 (Kedokteran, Manajemen, Ekonomi, Hukum, Akuntansi, Ilmu Sosial dan Pemerintahan).
- Pengalaman kerja minimal 10 tahun (S1) atau 5 tahun (S2).
- Usia maksimal 50 tahun pada saat mulai bekerja.
- Diutamakan memiliki pengalaman di lembaga negara, BUMN/BUMD, rumah sakit, atau institusi internasional.
- Pengalaman di bidang pendampingan/pengawasan (auditor, tenaga ahli, advokat, konsultan, verifikator, investigator).
- Sertifikasi di bidang pengawasan dan pendampingan (medis, keuangan, atau hukum).
- Kemampuan analisis, pembuatan kajian, atau riset.
- Pemahaman konsep dan regulasi lembaga publik atau keuangan/asuransi.